Pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan indikator makro ekonomi menjadi dua isu terkemuka dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025–2029 yang digelar Senin, 26 Mei 2025 di Aula Hotel Misiliana.
Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, menyampaikan bahwa sekitar 70% alokasi anggaran infrastruktur tahun ini difokuskan ke wilayah pedesaan. Dua daerah pemilihan yang selama ini minim intervensi pembangunan yakni Dapil 3 dan Dapil 5 ditetapkan sebagai prioritas utama.
Dapil 3 meliputi Kecamatan Buntao', Nanggala, Rantebua, dan Tondon, sementara Dapil 5 mencakup Awan Rante Karua, Baruppu', Buntu Pepasan, Dende' Piongan Napo, Kapala Pitu, dan Rindingallo. Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki tantangan topografi yang berat dan keterbatasan akses infrastruktur, sehingga membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih serius dan merata.
"Selama ini Dapil 3 dan 5 sering terabaikan. Tahun ini, kita ubah. Mereka menjadi skala prioritas pertama," tegas Bupati. Selain itu, disampaikan pula sepuluh usulan program prioritas kepada Pemerintah Provinsi, ditambah tiga pengajuan bantuan keuangan dan dua permohonan hibah.
Musrenbang juga menjadi ajang refleksi terhadap capaian pembangunan makro hingga tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Toraja Utara tercatat meningkat menjadi 4,4% dari sebelumnya 3,94%. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,6% menjadi 2,44%, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai angka 72,31, masih berada pada kategori tinggi.
“Ini (Musrenbang) bukan semata agenda formalitas, tapi momen strategis untuk menata masa depan daerah secara terukur dan inklusif,” jelas Bupati. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD harus menjadi kompas pembangunan daerah lima tahun ke depan, bukan sekadar pelengkap administrasi.
Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kalaksa BPBD Sulsel Dr. Amson Padolo menyampaikan dukungan dan arahan melalui sambungan virtual. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik dalam menyukseskan visi daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi.
Diskominfo-SP - 2025
